IKN Dievaluasi DPR: Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan Utama!

Promovision.org Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat data di blog saya yang penuh informasi. Dalam Opini Ini saya akan mengupas informasi menarik tentang IKN, Anggaran, DPR. Panduan Artikel Tentang IKN, Anggaran, DPR IKN Dievaluasi DPR Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan Utama Baca tuntas untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, termasuk dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Alokasi anggaran untuk IKN pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5,04 triliun.

Bambang Haryo Soekartono, seorang anggota DPR, menyatakan bahwa efisiensi ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali proyek IKN, yang telah menelan anggaran besar sejak awal penetapannya. Evaluasi ini penting tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Salah satu pertimbangan utama adalah aksesibilitas dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengunjungi IKN. Bambang Haryo mencontohkan, Masyarakat mungkin harus mengeluarkan Rp1.500 triliun hanya untuk transportasi dan akomodasi ke IKN. Ia menyampaikan hal ini pada hari Jumat, 14 Februari 2025.

Menurut Bambang Haryo, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum menjadikan IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan secara penuh. Saat ini, mayoritas masyarakat yang berkepentingan dengan Jakarta menggunakan moda transportasi darat. Namun, jika pusat kegiatan berpindah ke IKN, hanya moda laut dan udara yang tersedia secara signifikan.

Ia menambahkan, Bahkan, masyarakat bisa jalan kaki ke ibu kota Jakarta. Namun, untuk satu tahun, dibutuhkan biaya Rp1.095 triliun hanya untuk transportasi ke IKN, belum termasuk akomodasi.

Sebagai ilustrasi, jika 1 juta orang per hari bepergian ke IKN menggunakan moda udara dengan tarif Rp1,5 juta, maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp1,5 triliun per hari. Artinya, untuk perjalanan pulang pergi, dibutuhkan Rp3 triliun per hari.

Bambang Haryo juga menyoroti kapasitas bandara di IKN dan bandara pendukungnya. Dengan 480 pesawat yang ada di Indonesia, jika dipindahkan seluruhnya ke jalur Jakarta-IKN, penumpang yang bisa diakomodir hanya 72 ribu, ujarnya.

Bandara Balikpapan, sebagai penunjang IKN, hanya mampu menampung 15 juta penumpang per tahun atau sekitar 41.100 penumpang per hari. Sementara itu, apron Bandara Balikpapan hanya mampu menampung 20 hingga 30 pesawat, dan apron Bandara IKN tidak lebih dari 10 pesawat. Bisa dibayangkan padatnya para penumpang yang akan mengantri nanti, kata Bambang Haryo.

Ia membandingkan proyeksi calon penumpang, yang mencapai 1,5 juta per hari, dengan kapasitas yang tersedia. Lalu bagaimana caranya jika harus mengangkut 1,5 juta penumpang per hari? Mau berapa trip per hari, jika kita asumsikan 480 unit itu memiliki rute ke IKN? tanyanya.

Dari sisi ekonomi, Bambang Haryo menilai IKN sebagai pemborosan anggaran negara, baik selama pembangunan maupun setelah difungsikan penuh sebagai ibu kota. Ini kan menyulitkan masyarakat untuk menerima layanan negara. Padahal negara harus memberikan pelayanan maksimal bagi rakyatnya. Kalau tidak bisa memberikan pelayanan maksimal, bisa dikatakan pemerintahan ini telah gagal, tegasnya.

Pemerintah maunya efisiensi, tapi masyarakat tidak bisa mengefisiensikan uangnya jika harus ke IKN, tambahnya.

Proyeksi pengguna transportasi ini belum termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta yang ditugaskan di IKN. Diperkirakan, jumlah ASN dan pekerja swasta yang berkepentingan dengan ibu kota negara bisa mencapai 2-3 juta orang. Jumlah ini akan menjadi beban tambahan di sektor transportasi saat mereka pulang ke kota asal saat libur.

Ini lah yang harus dievaluasi oleh pemerintah, kata Bambang Haryo, yang mengklaim telah menolak pembangunan IKN sejak tahun 2017. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan kedua, bukan satu-satunya.

Seperti yang pernah saya sampaikan ke Prof Bambang Susantono tahun lalu, yang saat itu adalah Kepala Badan Otorita IKN dan sekarang menjadi Utusan Khusus Kerjasama Internasional Pembangunan IKN, pungkasnya.

Terima kasih telah menyimak pembahasan ikn dievaluasi dpr efisiensi anggaran jadi sorotan utama dalam ikn, anggaran, dpr ini hingga akhir Saya berharap artikel ini menambah wawasan Anda tetap percaya diri dan perhatikan nutrisi tubuh. sebarkan ke teman-temanmu. semoga Anda menemukan artikel lain yang menarik. Terima kasih.