Indonesia Belajar dari Jepang & Korsel: Solusi Konflik Tanah yang Berkeadilan?

Promovision.org Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Di Blog Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari Politik, Hukum, Pertanahan, Internasional. Penjelasan Artikel Tentang Politik, Hukum, Pertanahan, Internasional Indonesia Belajar dari Jepang Korsel Solusi Konflik Tanah yang Berkeadilan Pastikan Anda membaca hingga bagian penutup.

Pada tanggal 19 Februari 2025, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menekankan pentingnya reformasi agraria sebagai solusi krusial untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan kesenjangan sosial di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers Asia Land Forum 2025 di Jakarta Barat.

Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa penyelesaian konflik tanah adalah prasyarat utama bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Sektor pertanian, meskipun seringkali diremehkan, memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam mengurangi kemiskinan ekstrem.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan memberikan akses tanah kepada rakyat. Pemerintah perlu menyusun roadmap komprehensif untuk mencapai swasembada pangan, dengan menjadikan reforma agraria sebagai indikator pencapaian, memperkuat ketahanan pangan, menyelesaikan konflik agraria, dan meningkatkan kesejahteraan.

Budiman menilai bahwa masalah pertanahan harus segera diselesaikan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di desa-desa, khususnya di kalangan petani. Negara-negara Asia yang berhasil melalui reforma agraria menunjukkan bahwa sektor pertanian, terutama yang melibatkan petani kecil, menjadi kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menekankan bahwa kerjasama semua pihak akan menjadi katalisator bagi pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Isu kepemilikan lahan yang kecil menjadi perhatian utama, karena menghalangi pencapaian skala ekonomi minimum dan peningkatan kesejahteraan pertanian.

Negara-negara seperti RRC, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam telah membuktikan bahwa penyelesaian masalah pertanahan adalah faktor penting dalam mendorong industrialisasi dan kemajuan ekonomi. Meskipun demikian, sektor pertanian masih menjadi pilar utama dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan.

Presiden mengarahkan agar petani, terutama dari kalangan miskin ekstrem di desa-desa, dikelola dalam bentuk koperasi atau BUMDes. Hal ini bertujuan untuk mengelola pertanian secara kolektif dan efisien.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam reforma agraria adalah isu kepemilikan lahan yang masih terbatas. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Darmawan, menambahkan bahwa reforma agraria merupakan komponen utama dalam upaya negara menjamin hak atas tanah, dan memerlukan kolaborasi antar kementerian dan semua pemangku kepentingan.

Budiman menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan solusi berbasis kerjasama antara petani dan perusahaan swasta melalui sistem inti-plasma. Skema ini bertujuan menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan, di mana perusahaan swasta berperan sebagai inti dengan porsi yang lebih kecil, sementara sebagian besar keuntungan diberikan kepada petani miskin.

Melalui program reforma agraria, negara memastikan kepastian hak atas tanah melalui redistribusi tanah, dukungan akses pasca reforma agraria, dan perbaikan lembaga pelaksananya. Dewi Kartika menegaskan perlunya mengakui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan mendorong Dekrit Presiden mengenai agenda reforma agraria.

Wamen ATR/BPN menekankan bahwa kunci utama dalam mencapai semua ini adalah menghilangkan ego sektoral antara kementerian/lembaga. Dalam kerangka reforma agraria, bukan hanya aspek distribusi tanah yang perlu diatasi, tetapi juga peningkatan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian.

Vietnam, sebagai contoh nyata keberhasilan reforma agraria, telah berhasil mengurangi kemiskinan dan menciptakan ketahanan ekonomi. Indonesia perlu belajar dari pengalaman ini agar reforma agraria dapat memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mengurangi ketimpangan sosial.

Tabel Perbandingan Keberhasilan Reforma Agraria di Beberapa Negara Asia

Terima kasih atas perhatian Anda terhadap indonesia belajar dari jepang korsel solusi konflik tanah yang berkeadilan dalam politik, hukum, pertanahan, internasional ini hingga selesai Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan diri tetap bersemangat dan perhatikan kesehatanmu. Jika kamu suka Terima kasih telah meluangkan waktu