Luhut Minta Prabowo Audit CoreTax: Kendala Masih Menghantui?

Promovision.org Selamat beraktivitas semoga penuh keberhasilan., Pada Edisi Ini mari kita bahas keunikan dari Politik, Ekonomi, Kebijakan Pemerintah, Perpajakan yang sedang populer. Informasi Mendalam Seputar Politik, Ekonomi, Kebijakan Pemerintah, Perpajakan Luhut Minta Prabowo Audit CoreTax Kendala Masih Menghantui Simak baik-baik hingga kalimat penutup.

Jakarta, 20 Februari 2025 - Sistem perpajakan digital terbaru, Coretax, menjadi sorotan utama setelah diproyeksikan menyebabkan penurunan signifikan dalam penerimaan pajak negara. Ketua Komite IV DPD, Ahmad Nawardi, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa target penerimaan pajak 2025 terancam tidak tercapai akibat masalah pada sistem tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa, 18 Februari 2025, Ahmad Nawardi menyatakan bahwa penerimaan awal tahun ini meleset dari target karena persoalan Coretax. Hal ini berdampak langsung pada keuangan negara, menyebabkan kementerian dan lembaga negara kekurangan dana untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan pentingnya mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mencermati bahwa sistem yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun ini masih mengalami kendala setelah diimplementasikan.

Menurut Ahmad Nawardi, penerimaan negara dalam APBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, dengan Rp2.490,9 triliun berasal dari pajak. Namun, pada Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya berhasil mengumpulkan 20 juta faktor pajak, jauh di bawah target 60 juta faktor pada tahun 2024.

Luhut Binsar Pandjaitan, seperti dikutip dari Antara pada Rabu, 19 Februari 2025, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap sistem Coretax. Ia memberikan kesempatan kepada DJP untuk memperbaiki sistem hingga akhir masa lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Menghadapi situasi ini, anggaran negara untuk dua bulan pertama tahun 2025 masih bergantung pada sisa anggaran tahun 2024 sebesar Rp 45,4 triliun. Pemerintah telah menetapkan defisit sebesar Rp2,53 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun defisit ini berpotensi membesar jika masalah Coretax tidak segera diatasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan terus memperbaiki sistem Coretax. DJP pun terus melakukan perbaikan dan melaporkan perkembangannya secara berkala. Luhut menambahkan bahwa Coretax saat ini dikembalikan lagi pada sistem yang lama.

Luhut menekankan pentingnya mencari solusi atas persoalan ini. Evaluasi dan perencanaan anggaran yang lebih cermat juga menjadi langkah penting untuk menghindari defisit yang lebih besar dan memastikan program-program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.

Penerapan sistem Coretax per 1 Januari 2025 menghadapi keluhan sulitnya menerbitkan faktur pajak, yang wajib disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Januari 2025)

Implikasi dari permasalahan Coretax ini sangat signifikan terhadap stabilitas fiskal negara dan kelancaran program-program pemerintah.

Sekian rangkuman lengkap tentang luhut minta prabowo audit coretax kendala masih menghantui yang saya sampaikan melalui politik, ekonomi, kebijakan pemerintah, perpajakan Saya harap Anda menikmati membaca artikel ini ciptakan lingkungan positif dan jaga kesehatan otak. Jika kamu peduli Terima kasih atas perhatian Anda