• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Makan Bergizi Gratis Rp 100T: Cari Duitnya, Bukan Sekadar Janji!

img

Promovision.org Mudah mudahan kalian dalam keadaan sehat, Pada Blog Ini aku ingin membagikan informasi penting tentang Kesehatan, Ekonomi. Artikel Yang Fokus Pada Kesehatan, Ekonomi Makan Bergizi Gratis Rp 100T Cari Duitnya Bukan Sekadar Janji Ikuti pembahasan ini hingga kalimat terakhir.

    Table of Contents

Pemerintah Indonesia tengah gencar mencari cara untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah krusial adalah dengan melakukan efisiensi anggaran belanja negara dan daerah. Setidaknya ada enam pos belanja yang menjadi fokus, meliputi operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Kementerian BUMN mengambil peran aktif dengan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat. PMO ini akan disesuaikan dengan tugas, peran, dan wilayah masing-masing BUMN. Selain itu, pendataan aset berupa bangunan dan tanah juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Penghematan anggaran juga dilakukan dengan meninjau ulang anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Efisiensi di tingkat pemerintah daerah dilakukan dengan membatasi belanja honorarium, jumlah tim, dan besaran honorarium yang mengacu pada standar harga satuan regional. Pemerintah daerah juga diminta aktif mendukung program MBG, termasuk dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Eksekusi program ini akan dimulai setelah September, setelah kepala daerah baru dilantik, dengan pergeseran anggaran dan perubahan APBD.

Pemerintah juga memetakan sumber-sumber dana tambahan untuk program MBG. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada penggunaan anggaran K/L hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Prioritas program kerja dan anggaran K/L adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyalurkan anggaran langsung ke sekolah agar sekolah dapat mengelola program ini secara mandiri.

BUMN juga diminta berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Beberapa bentuk dukungan yang bisa diberikan antara lain membantu pasokan gas untuk memasak, kepastian suplai listrik, atau pembentukan ekosistem digital. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf menyatakan bahwa BUMN siap membantu program MBG, khususnya di daerah-daerah. Kepala daerah juga diminta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, bukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau alokasi anggaran tahun sebelumnya.

Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Inpres ini meminta seluruh jajaran kabinet untuk melakukan reviu anggaran belanja sebesar Rp 306,69 triliun. Kepala daerah juga diminta selektif memberikan hibah langsung dan membatasi perjalanan dinas hingga 50%. Kegiatan seremonial, kajian, studi banding, dan seminar juga diminta dibatasi. Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun untuk tahun ini dalam rangka membantu program MBG, dengan perkiraan pembangunan sekitar 2.000 SPPG.

Program MBG membutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk perluasan penerima manfaat. Hingga akhir 2025, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun hanya cukup untuk 15-17,5 juta penerima. Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan anggaran program ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN menjadi kunci keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini.

Sekian pembahasan mendalam mengenai makan bergizi gratis rp 100t cari duitnya bukan sekadar janji yang saya sajikan melalui kesehatan, ekonomi Selamat mengembangkan diri dengan informasi yang didapat tetap optimis menghadapi rintangan dan jaga kesehatan lingkungan. bagikan kepada teman-temanmu. jangan ragu untuk membaca artikel lainnya di bawah ini.

Special Ads
© Copyright 2024 - promovision.org
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads