• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Malak Proyek: Budaya Minta Jatah di RI, Mendarah Daging?

img

Promovision.org Hai semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik. Disini mari kita bahas Korupsi, Politik, Sosial, Budaya yang lagi ramai dibicarakan. Konten Informatif Tentang Korupsi, Politik, Sosial, Budaya Malak Proyek Budaya Minta Jatah di RI Mendarah Daging Ikuti terus ulasannya hingga paragraf terakhir.

Jakarta, 8 Maret 2025 - Praktik pungutan liar (pungli) masih menjadi momok bagi dunia usaha di Indonesia. Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), menyayangkan keterlibatan oknum tokoh masyarakat yang seharusnya berperan menenangkan, justru memperkeruh suasana dengan permintaan-permintaan yang tidak semestinya.

Menurut Hariyadi, tindakan ini menciptakan kebiasaan buruk yang merugikan iklim investasi. Pungli, dengan nominal yang bervariasi, menambah beban biaya operasional pengusaha dan menghilangkan kepastian dalam menjalankan bisnis.

Sejarahwan Onghokham dalam bukunya Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2003), menelusuri akar pungli hingga ke masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Sistem pembiayaan negara tradisional, mulai dari Majapahit hingga Mataram, menjadi cikal bakal praktik ini.

Pada masa lalu, pejabat kerajaan diberi tanah, petani, atau hak khusus untuk memungut upeti dan bea cukai. Namun, pemberian tersebut seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, para pejabat dan staf mereka terpaksa mencari penghasilan tambahan dari kedudukan yang mereka emban.

Onghokham menulis, Staf atau pegawai para pejabat itu juga sedikit-banyak otonom dalam keuangan. Mereka harus mencari nafkah sendiri dari kedudukannya itu.

Kondisi ini, menurut Onghokham, menjadi salah satu faktor penyebab mengapa praktik pungli sulit diberantas hingga saat ini. Pungli seolah telah menjadi bagian dari budaya dan dianggap sebagai hal yang wajar.

Penting untuk dicatat bahwa pemberantasan pungli membutuhkan komitmen dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat. Hanya dengan upaya bersama, praktik merugikan ini dapat dihilangkan dan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kondusif di Indonesia.

Itulah ulasan tuntas seputar malak proyek budaya minta jatah di ri mendarah daging yang saya sampaikan dalam korupsi, politik, sosial, budaya Mudah-mudahan tulisan ini membuka cakrawala berpikir Anda tetap optimis menghadapi rintangan dan jaga kesehatan lingkungan. Jika kamu suka Sampai jumpa lagi

Special Ads
© Copyright 2024 - promovision.org
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads