Sri Mulyani Jamin Honorer Aman: Anggaran Dipangkas, PHK Dihapus!

Promovision.org Mudah-mudahan selalu ada harapan di setiap hati. Di Blog Ini aku ingin membagikan pengetahuan seputar Ekonomi, Keuangan, Kebijakan Pemerintah, Honorer. Informasi Praktis Mengenai Ekonomi, Keuangan, Kebijakan Pemerintah, Honorer Sri Mulyani Jamin Honorer Aman Anggaran Dipangkas PHK Dihapus Ikuti pembahasan ini hingga kalimat terakhir.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga honorer di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Komisi III DPR RI pada Jumat, 14 Februari 2025, sebagai respons terhadap kekhawatiran yang muncul terkait isu tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran K/L akan difokuskan pada pos-pos seperti perjalanan dinas, seminar, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), serta kegiatan seremonial lainnya. Ia menekankan bahwa langkah ini tidak akan mempengaruhi anggaran untuk tenaga honorer, dan pemerintah akan terus berupaya menjaga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, sesuai arahan presiden.

Selain itu, Sri Mulyani juga memastikan bahwa program beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), akan tetap berjalan sesuai rencana. Anggaran sebesar Rp 14,69 triliun yang dialokasikan untuk 1.040.192 mahasiswa penerima KIP di tahun 2025 tidak akan dipotong.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menambahkan bahwa pihaknya telah menerima banyak keluhan dari K/L terkait efisiensi anggaran, bahkan beberapa di antaranya mengkhawatirkan kelangsungan operasional lembaga mereka. DPR berjanji akan meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi agar tidak terdampak pemotongan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mewanti-wanti agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak mengalami kenaikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia juga menyampaikan bahwa dosen di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker), PTN Badan Layanan Umum (BLU), serta dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) akan segera menerima tunjangan kinerja (tukin).

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan perhitungan dan pendataan terkait pemberian tukin ini, yang akan disusun dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Sri Mulyani mencatat bahwa terdapat 97.734 dosen dari berbagai kategori, termasuk dosen di Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH), yang sudah dan akan terus menerima tukin sesuai standar yang telah ditetapkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menambahkan bahwa efisiensi pekerja merupakan kebijakan internal masing-masing instansi. Ia tidak dapat mengintervensi kebijakan tersebut, karena Kemenpan-RB hanya mengeluarkan kebijakan nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran secara cermat dan terukur, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer, kelangsungan program beasiswa, dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah juga berjanji akan terus memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan efisiensi ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Terima kasih telah membaca tuntas pembahasan sri mulyani jamin honorer aman anggaran dipangkas phk dihapus dalam ekonomi, keuangan, kebijakan pemerintah, honorer ini Silakan bagikan informasi ini jika dirasa bermanfaat kembangkan jaringan positif dan utamakan kesehatan komunitas. Jika kamu peduli lihat juga konten lainnya di bawah ini.